Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan Kena Pajak? Ini Penjelasannya

September 7, 2026

Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan kena pajak kembali menjadi perhatian setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah peserta mengaku dikenai potongan pajak yang lebih besar saat mencairkan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), sehingga memunculkan anggapan bahwa pemerintah menerapkan aturan baru terkait pencairan JHT.

Padahal, pengenaan pajak atas pencairan JHT bukan merupakan kebijakan baru. Ketentuan tersebut telah diatur sejak lama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman, penting bagi pekerja maupun perusahaan untuk memahami kapan pencairan JHT dikenai PPh Pasal 21 Final, kapan menggunakan tarif progresif, serta ketentuan yang mengaturnya.

Apakah Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan Dikenakan Pajak?

Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, penting dipahami bahwa pengenaan pajak ini bukan merupakan kebijakan baru. Aturan tersebut telah diatur sejak lama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010.

Pajak atas manfaat JHT dikenakan pada saat dana dicairkan oleh peserta, bukan selama peserta masih aktif bekerja. Dengan kata lain, manfaat JHT tidak termasuk komponen penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 setiap bulan bersamaan dengan gaji atau penghasilan rutin lainnya. Ketentuan ini juga telah ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui penjelasan resminya.

Meski demikian, besaran pajak yang dikenakan tidak selalu sama untuk setiap peserta. Perlakuan PPh atas pencairan JHT dapat berbeda bergantung pada ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai kondisi pencairannya. Oleh karena itu, penting bagi pekerja maupun perusahaan untuk memahami aturan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai besaran manfaat JHT yang diterima.

Bagaimana Ketentuan Pajak atas Pencairan JHT?

Ketentuan pajak atas pencairan JHT tidak berlaku sama untuk setiap kondisi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010, perlakuan PPh Pasal 21 atas manfaat JHT yang dibayarkan sekaligus dibedakan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Ketentuan Pencairan JHT	Perlakuan Pajak
Manfaat JHT yang dicairkan sekaligus.	Dikenakan PPh Pasal 21 Final sebesar 0% untuk bagian manfaat hingga Rp50 juta dan 5% untuk bagian manfaat di atas Rp50 juta.
Manfaat JHT yang pencairannya dilakukan bertahap.	Awalnya dikenakan PPh Pasal 21 selanjutnya akan dikenakan tarif progresif sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Perbedaan perlakuan pajak tersebut menjadi salah satu alasan mengapa besaran potongan pajak atas pencairan JHT dapat berbeda pada setiap peserta. Oleh karena itu, penting untuk memahami ketentuan yang berlaku sebelum mengajukan pencairan manfaat JHT.

Hal yang perlu diperhatikan sebelum mencairkan JHT

Apa yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mencairkan JHT?

Sebelum mengajukan pencairan JHT, ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan agar proses berjalan lancar dan peserta memahami ketentuan yang berlaku.

Pahami ketentuan pajak yang berlaku. Besaran pajak atas pencairan JHT dapat berbeda sesuai dengan ketentuan perpajakan. Memahami aturan ini dapat membantu memperkirakan manfaat yang akan diterima.
Pastikan dokumen persyaratan telah lengkap. Siapkan dokumen yang diperlukan dan pastikan data kepesertaan sesuai dengan informasi yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan agar proses pencairan tidak terkendala.
Gunakan informasi dari sumber resmi. Jika masih memiliki pertanyaan mengenai mekanisme pencairan atau ketentuan pajak, periksa informasi melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperoleh informasi yang akurat.
Perhatikan ketentuan yang berlaku saat mengajukan pencairan. Regulasi perpajakan dapat mengalami perubahan. Oleh karena itu, pastikan selalu mengacu pada ketentuan terbaru yang berlaku pada saat proses pencairan dilakukan.

Apa yang Perlu Diperhatikan Perusahaan?

Perusahaan juga memiliki peran penting dalam memastikan karyawan memperoleh informasi yang tepat mengenai manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), terutama saat terjadi proses pengunduran diri, pensiun, atau pemutusan hubungan kerja (PHK). Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Pahami ketentuan JHT yang berlaku. Tim HR dan Payroll sebaiknya memahami aturan terkait pencairan JHT, termasuk aspek perpajakan, agar dapat memberikan informasi yang akurat kepada karyawan.
Berikan edukasi kepada karyawan. Informasi mengenai persyaratan pencairan, dokumen yang dibutuhkan, serta ketentuan pajak dapat membantu mengurangi kesalahpahaman selama proses pencairan manfaat JHT.
Pastikan administrasi ketenagakerjaan tertata dengan baik. Kelengkapan data karyawan dan dokumen pendukung akan membantu memperlancar proses administrasi ketika karyawan mengajukan pencairan JHT.
Ikuti perkembangan regulasi. Perusahaan perlu memantau perubahan kebijakan terkait BPJS Ketenagakerjaan maupun perpajakan agar proses administrasi dan komunikasi kepada karyawan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan

Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan memang dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, perlakuan pajak atas pencairan JHT tidak selalu sama. Oleh karena itu, penting bagi peserta maupun perusahaan untuk memahami aturan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai besaran manfaat yang diterima.

Dengan memahami ketentuan perpajakan, melengkapi persyaratan administrasi, serta mengacu pada informasi dari sumber resmi, proses pencairan JHT dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.