Apa Itu TER PPh 21? Ini Tarif dan Cara Menghitungnya

Table of Contents

TER PPh 21

TER PPh 21 mungkin masih terdengar asing bagi sebagian orang. Padahal, istilah ini berkaitan dengan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi.

Bagi karyawan, PPh 21 dapat terlihat dari potongan pajak pada penghasilan yang diterima. Bagi perusahaan, perhitungannya menjadi bagian penting dalam proses payroll yang harus dilakukan secara tepat.

Lalu, apa sebenarnya TER PPh 21? Bagaimana cara kerjanya? Dan siapa saja yang menggunakan tarif tersebut? 

Artikel ini akan membahas TER PPh 21 secara lengkap dan sederhana, mulai dari pengertian, dasar hukum, kategori tarif, hingga penerapannya dalam penghitungan PPh 21.

Sekilas tentang TER PPh 21

Sejak 1 Januari 2024, Pemerintah menerapkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) untuk menyederhanakan proses pemotongan pajak.

TER PPh 21 merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya PPh 21 yang dipotong dari penghasilan pada masa pajak selain masa pajak terakhir. Besarnya pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dan tarif TER sesuai dengan kategori penerima penghasilan.

Dasar Hukum TER PPh 21

Penerapan TER PPh 21 didasarkan pada beberapa ketentuan yang saling berkaitan.

  1. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (8) menjadi dasar pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan PPh 21.
  2. PP Nomor 58 Tahun 2023 menetapkan tarif pemotongan PPh 21, termasuk tarif Pasal 17 dan tarif efektif.
  3. PMK Nomor 168 Tahun 2023, yang mengatur pelaksanaan pemotongan PPh 21 untuk berbagai jenis penerima penghasilan. PMK ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

Secara sederhana:

UU PPh โ†’ dasar ketentuan PPh 21
PP 58/2023 โ†’ menetapkan tarif
PMK 168/2023 โ†’ mengatur tata cara pemotongan

Untuk Apa TER PPh 21 Diterapkan?

TER PPh 21 diterapkan dengan tiga tujuan utama:

1. Memudahkan perusahaan menghitung PPh 21

TER menyederhanakan proses penghitungan pemotongan PPh 21 bagi pemberi kerja. Tarif yang telah ditetapkan membantu perusahaan menghitung pajak dengan lebih praktis dan meminimalkan risiko salah hitung dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Memudahkan pegawai mengecek pemotongan pajak

Mekanisme TER membantu pegawai memahami dan memeriksa kebenaran potongan PPh 21 atas penghasilannya. Dengan perhitungan yang lebih sederhana, pegawai dapat melakukan check and balance terhadap pajak yang dipotong.

3. Mendukung validasi dalam administrasi perpajakan

TER mendukung sistem administrasi perpajakan yang dapat melakukan validasi terhadap perhitungan pajak. Perhitungan yang lebih terstruktur membantu proses administrasi dan validasi data perpajakan berjalan lebih baik.

Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

1. Tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a UU Pajak Penghasilan

Tarif Pasal 17 merupakan tarif progresif yang digunakan untuk menghitung PPh 21 pada masa pajak terakhir. Disebut progresif karena tarif pajak meningkat seiring dengan semakin besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). 

Tarif Pasal 17 untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
Tarif Pasal 17 untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Artinya, penghasilan tidak langsung dikenakan satu tarif. Setiap lapisan PKP dikenakan tarif sesuai lapisannya masing-masing. 

2. Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Bulananย 

Untuk mempermudah pemotongan PPh 21 selama masa pajak berjalan, digunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Besarnya TER ditentukan berdasarkan penghasilan bruto bulanan dan status PTKP pegawai.

TER bulanan dibagi menjadi tiga kategori:

  • TER Kategori A berlaku untuk status PTKP TK/0, TK/1, dan K/0.
  • TER Kategori B berlaku untuk status PTKP TK/2, TK/3, K/1, dan K/2.
  • TER Kategori C berlaku untuk status PTKP K/3.

Dengan demikian, dua karyawan dengan penghasilan bruto yang sama belum tentu menggunakan TER yang sama apabila status PTKP-nya berbeda. 

3. Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Harianย 

Selain TER bulanan, terdapat TER harian untuk penerima penghasilan tertentu yang menerima penghasilan secara harian, mingguan, satuan, atau borongan. 

Penghasilan Bruto HarianTER Harian
Sampai dengan Rp 450,0000% x Ph Bruto Harian
Di atas Rp 450,000 sampai Rp 2,500,0000.5% x Ph Bruto Harian

Jadi, TER bulanan dan TER harian digunakan sesuai karakteristik penerimaan penghasilan, sedangkan tarif Pasal 17 digunakan untuk penghitungan PPh 21 pada masa pajak terakhir. 

Tabel Klasifikasi TER per Kategori

Untuk menentukan tarif TER yang digunakan, penghasilan bruto bulanan terlebih dahulu disesuaikan dengan kategori TER berdasarkan status PTKP pegawai. Oleh karena itu, kategori TER setiap pegawai dapat berbeda meskipun jumlah penghasilan brutonya sama. 

Tabel Klasifikasi TER per Kategori
Tabel Klasifikasi TER per Kategori

TER A

TER A digunakan untuk pegawai dengan status PTKP TK/0, TK/1, dan K/0.

  • TK/0: PTKP Rp54 juta
  • TK/1 dan K/0: PTKP Rp58,5 juta

Setelah masuk ke kategori A, penghasilan bruto bulanan dicocokkan dengan lapisan pada tabel TER A untuk menentukan tarif yang digunakan.

Tabel klasifikasi TER A

Lapisan Penghasilan BrutoTER A
Sampai dengan Rp5.400.0000,00%
Rp5.400.001 s.d. Rp5.650.0000,25%
Rp5.650.001 s.d. Rp5.950.0000,50%
Rp5.950.001 s.d. Rp6.300.0000,75%
Rp6.300.001 s.d. Rp6.750.0001,00%
Rp6.750.001 s.d. Rp7.500.0001,25%
Rp7.500.001 s.d. Rp8.550.0001,50%
Rp8.550.001 s.d. Rp9.650.0001,75%
Rp9.650.001 s.d. Rp10.050.0002,00%
Rp10.050.001 s.d. Rp10.350.0002,25%
Rp10.350.001 s.d. Rp10.700.0002,50%
Rp10.700.001 s.d. Rp11.050.0003,00%
Rp11.050.001 s.d. Rp11.600.0003,50%
Rp11.600.001 s.d. Rp12.500.0004,00%
Rp12.500.001 s.d. Rp13.750.0005,00%
Rp13.750.001 s.d. Rp15.100.0006,00%
Rp15.100.001 s.d. Rp16.950.0007,00%
Rp16.950.001 s.d. Rp19.750.0008,00%
Rp19.750.001 s.d. Rp24.150.0009,00%
Rp24.150.001 s.d. Rp26.450.00010,00%
Rp26.450.001 s.d. Rp28.000.00011,00%
Rp28.000.001 s.d. Rp30.050.00012,00%
Rp30.050.001 s.d. Rp32.400.00013,00%
Rp32.400.001 s.d. Rp35.400.00014,00%
Rp35.400.001 s.d. Rp39.100.00015,00%
Rp39.100.001 s.d. Rp43.850.00016,00%
Rp43.850.001 s.d. Rp47.800.00017,00%
Rp47.800.001 s.d. Rp51.400.00018,00%
Rp51.400.001 s.d. Rp56.300.00019,00%
Rp56.300.001 s.d. Rp62.200.00020,00%
Rp62.200.001 s.d. Rp68.600.00021,00%
Rp68.600.001 s.d. Rp77.500.00022,00%
Rp77.500.001 s.d. Rp89.000.00023,00%
Rp89.000.001 s.d. Rp103.000.00024,00%
Rp103.000.001 s.d. Rp125.000.00025,00%
Rp125.000.001 s.d. Rp157.000.00026,00%
Rp157.000.001 s.d. Rp206.000.00027,00%
Rp206.000.001 s.d. Rp337.000.00028,00%
Rp337.000.001 s.d. Rp454.000.00029,00%
Rp454.000.001 s.d. Rp550.000.00030,00%
Rp550.000.001 s.d. Rp695.000.00031,00%
Rp695.000.001 s.d. Rp910.000.00032,00%
Rp910.000.001 s.d. Rp1.400.000.00033,00%
Lebih dari Rp1.400.000.00034,00%

TER B

TER B digunakan untuk pegawai dengan status PTKP TK/2, TK/3, K/1, dan K/2.

  • TK/2 dan K/1: PTKP Rp63 juta
  • TK/3 dan K/2: PTKP Rp67,5 juta

Sama seperti TER A, tarif ditentukan dengan mencocokkan penghasilan bruto bulanan dengan lapisan penghasilan pada tabel TER B.

Tabel klasifikasi TER B

Lapisan Penghasilan BrutoTER B
Sampai dengan Rp6.200.0000,00%
Rp6.200.001 s.d. Rp6.500.0000,25%
Rp6.500.001 s.d. Rp6.850.0000,50%
Rp6.850.001 s.d. Rp7.300.0000,75%
Rp7.300.001 s.d. Rp9.200.0001,00%
Rp9.200.001 s.d. Rp10.750.0001,50%
Rp10.750.001 s.d. Rp11.250.0002,00%
Rp11.250.001 s.d. Rp11.600.0002,50%
Rp11.600.001 s.d. Rp12.600.0003,00%
Rp12.600.001 s.d. Rp13.600.0004,00%
Rp13.600.001 s.d. Rp14.950.0005,00%
Rp14.950.001 s.d. Rp16.400.0006,00%
Rp16.400.001 s.d. Rp18.450.0007,00%
Rp18.450.001 s.d. Rp21.850.0008,00%
Rp21.850.001 s.d. Rp26.000.0009,00%
Rp26.000.001 s.d. Rp27.700.00010,00%
Rp27.700.001 s.d. Rp29.350.00011,00%
Rp29.350.001 s.d. Rp31.450.00012,00%
Rp31.450.001 s.d. Rp33.950.00013,00%
Rp33.950.001 s.d. Rp37.100.00014,00%
Rp37.100.001 s.d. Rp41.100.00015,00%
Rp41.100.001 s.d. Rp45.800.00016,00%
Rp45.800.001 s.d. Rp49.500.00017,00%
Rp49.500.001 s.d. Rp53.800.00018,00%
Rp53.800.001 s.d. Rp58.500.00019,00%
Rp58.500.001 s.d. Rp64.000.00020,00%
Rp64.000.001 s.d. Rp71.000.00021,00%
Rp71.000.001 s.d. Rp80.000.00022,00%
Rp80.000.001 s.d. Rp93.000.00023,00%
Rp93.000.001 s.d. Rp109.000.00024,00%
Rp109.000.001 s.d. Rp129.000.00025,00%
Rp129.000.001 s.d. Rp163.000.00026,00%
Rp163.000.001 s.d. Rp211.000.00027,00%
Rp211.000.001 s.d. Rp374.000.00028,00%
Rp374.000.001 s.d. Rp459.000.00029,00%
Rp459.000.001 s.d. Rp555.000.00030,00%
Rp555.000.001 s.d. Rp704.000.00031,00%
Rp704.000.001 s.d. Rp957.000.00032,00%
Rp957.000.001 s.d. Rp1.405.000.00033,00%
Lebih dari Rp1.405.000.00034,00%

TER C

TER C digunakan untuk pegawai dengan status PTKP K/3, dengan PTKP sebesar Rp72 juta.

Setelah kategori C ditentukan, penghasilan bruto bulanan dicocokkan dengan lapisan penghasilan pada tabel TER C untuk memperoleh tarif yang sesuai.

Tabel klasifikasi TER C

Lapisan Penghasilan BrutoTER C
Sampai dengan Rp6.600.0000,00%
Rp6.600.001 s.d. Rp6.950.0000,25%
Rp6.950.001 s.d. Rp7.350.0000,50%
Rp7.350.001 s.d. Rp7.800.0000,75%
Rp7.800.001 s.d. Rp8.850.0001,00%
Rp8.850.001 s.d. Rp9.800.0001,25%
Rp9.800.001 s.d. Rp10.950.0001,50%
Rp10.950.001 s.d. Rp11.200.0001,75%
Rp11.200.001 s.d. Rp12.050.0002,00%
Rp12.050.001 s.d. Rp12.950.0003,00%
Rp12.950.001 s.d. Rp14.150.0004,00%
Rp14.150.001 s.d. Rp15.550.0005,00%
Rp15.550.001 s.d. Rp17.050.0006,00%
Rp17.050.001 s.d. Rp19.500.0007,00%
Rp19.500.001 s.d. Rp22.700.0008,00%
Rp22.700.001 s.d. Rp26.600.0009,00%
Rp26.600.001 s.d. Rp28.100.00010,00%
Rp28.100.001 s.d. Rp30.100.00011,00%
Rp30.100.001 s.d. Rp32.600.00012,00%
Rp32.600.001 s.d. Rp35.400.00013,00%
Rp35.400.001 s.d. Rp38.900.00014,00%
Rp38.900.001 s.d. Rp43.000.00015,00%
Rp43.000.001 s.d. Rp47.400.00016,00%
Rp47.400.001 s.d. Rp51.200.00017,00%
Rp51.200.001 s.d. Rp55.800.00018,00%
Rp55.800.001 s.d. Rp60.400.00019,00%
Rp60.400.001 s.d. Rp66.700.00020,00%
Rp66.700.001 s.d. Rp74.500.00021,00%
Rp74.500.001 s.d. Rp83.200.00022,00%
Rp83.200.001 s.d. Rp95.600.00023,00%
Rp95.600.001 s.d. Rp110.000.00024,00%
Rp110.000.001 s.d. Rp134.000.00025,00%
Rp134.000.001 s.d. Rp169.000.00026,00%
Rp169.000.001 s.d. Rp221.000.00027,00%
Rp221.000.001 s.d. Rp390.000.00028,00%
Rp390.000.001 s.d. Rp463.000.00029,00%
Rp463.000.001 s.d. Rp561.000.00030,00%
Rp561.000.001 s.d. Rp709.000.00031,00%
Rp709.000.001 s.d. Rp965.000.00032,00%
Rp965.000.001 s.d. Rp1.419.000.00033,00%
Lebih dari Rp1.419.000.00034,00%

SUBJEK PEMOTONG, SUBJEK PENERIMA PENGHASILAN, DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF

Penerapan PPh 21 berbeda berdasarkan jenis penerima penghasilan, dasar pengenaan pajak, dan masa pembayaran. Secara umum, skemanya sebagai berikut.

Penerima PenghasilanDasar Pengenaan PajakTarif
Pegawai Tetap, termasuk anggota dekom/dewas yang menerima penghasilan secara teraturPenghasilan bruto dalam satu bulan Penghasilan kena pajak dalam satu tahun pajakTarif Efektif bulanan (KategoriA,B,C)Tarif Pasal 17 UU PPh
Penerima Pensiun Berkala
PNS,TNI,Polri,Pejabat Negara, & Pensiunannya
Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima penghasilan secara tidak teraturPenghasilan brutoTER Bulanan x Penghasilan bruto
Pegawai Tidak TetapPenghasilan bruto sehari atau rata-rata penghasilan bruto sehariTarif Efektif harian
Penghasilan bruto yang dibayarkan x 50%Tarif Pasal 17
Penghasilan bruto bulananTarif Efektif bulanan (Kategori A,B,C)
Bukan PegawaiPenghasilan bruto x 50%Tarif Pasal 17 UU PPh
Peserta KegiatanPenghasilan brutoTarif Pasal 17 UU PPh
Pegawai Menarik Uang Pada Dana Pensiun Penghasilan brutoTarif Pasal 17 UU PPh
Mantan Pegawai menerima bonusPenghasilan brutoTarif Pasal 17 UU PPh

Apa yang Perlu Dipahami?

TER tidak menggantikan Tarif Pasal 17 sepenuhnya. TER digunakan untuk kondisi tertentu, terutama pada pemotongan PPh 21 pegawai tetap, pensiunan, anggota dewan dengan penghasilan tidak teratur, dan pegawai tidak tetap sesuai kondisi penghasilannya.

Sementara itu, Tarif Pasal 17 tetap digunakan untuk masa pajak terakhir pegawai tetap serta beberapa kelompok penerima penghasilan lainnya.

Dengan kata lain, tarif PPh 21 ditentukan berdasarkan siapa penerima penghasilannya dan bagaimana penghasilan tersebut dibayarkan.

Setelah memahami pembagian ini, berikutnya kita masuk ke cara menghitung masing-masing tarif: Pasal 17, TER Bulanan, dan TER Harian.

Skema to be PPh 21: Sebelum dan Setelah TER

Penerapan PMK No. 168 Tahun 2023 membawa perubahan pada cara pemotongan PPh 21. Perbedaannya dapat dilihat dari skema perhitungan sebelum dan setelah penerapan TER.

1. Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala

Skema to be PPh 21: Sebelum dan Setelah TER - Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala

Apa yang berubah?

  • Sebelumnya: perhitungan bulanan perlu melalui penghasilan neto, PTKP, dan Tarif Pasal 17.
  • Sekarang: pada masa pajak selain masa pajak terakhir, perhitungannya menjadi lebih sederhana:
Penghasilan Bruto ร— TER Bulanan

Yang tidak berubah adalah pada masa pajak terakhir tetap dilakukan penghitungan PPh 21 setahun menggunakan Tarif Pasal 17.

2. Pegawai Tidak Tetap

Untuk pegawai tidak tetap, perubahan terutama terlihat pada batas penghasilan harian dan penggunaan TER Harian.

Skema to be PPh 21: Sebelum dan Setelah TER - Pegawai Tidak Tetap

Apa yang berubah?

Sebelumnya: penghitungan pegawai tidak tetap menggunakan beberapa formula berdasarkan batas penghasilan dan kondisi pembayaran.

Sekarang: untuk penghasilan harian sampai dengan Rp2,5 juta, digunakan TER Harian dengan tarif yang telah ditetapkan.

Untuk penghasilan di atas Rp2,5 juta per hari, mekanismenya tetap menggunakan Tarif Pasal 17 atas 50% penghasilan bruto.

3. Bukan Pegawai

Pada kelompok bukan pegawai, perubahan bukan berupa penggunaan TER. Tarif Pasal 17 tetap digunakan, tetapi mekanisme penghitungan dibuat lebih sederhana.

Skema to be PPh 21: Sebelum dan Setelah TER - Bukan Pegawai

Apa yang berubah?

Sebelumnya: terdapat perbedaan perlakuan berdasarkan kondisi kesinambungan penghasilan, NPWP, dan penghasilan lainnya.

Sekarang: dasar penghitungan disederhanakan menjadi:

50% ร— Penghasilan Bruto ร— Tarif Pasal 17

Jadi, bukan pegawai tidak menggunakan TER. Tarif yang digunakan tetap Tarif Pasal 17.

4. Subjek PPh 21 Lainnya

Beberapa penerima penghasilan lain juga mengalami perubahan mekanisme.

Skema to be PPh 21: Subjek PPh lainnya, peserta kegiatan, pegawai yang menarik dana terkait pensiun, dll

Apa yang berubah?

Perubahan paling terlihat ada pada dewan komisaris atau dewan pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur.

Sebelumnya:

Penghasilan Bruto ร— Tarif Pasal 17

Sekarang:

Penghasilan Bruto ร— TER Bulanan

Sementara peserta kegiatan, peserta program pensiun, dan mantan pegawai dalam tabel tersebut tetap menggunakan Tarif Pasal 17.

Kesimpulan

Penerapan TER PPh 21 memang menyederhanakan perhitungan pajak, tetapi perusahaan tetap perlu memastikan data penghasilan, status PTKP, dan kategori tarif setiap pegawai dikelola dengan tepat. Sebab, ketidakakuratan perhitungan dapat berdampak pada kesalahan payroll hingga risiko ketidakpatuhan pajak.

Pro-Int HRIS dan Payroll Outsourcing

Untuk mendukung proses tersebut, Pro-Int HRIS membantu perusahaan mengelola administrasi dan perhitungan payroll secara lebih terintegrasi, akurat, dan efisien.

Sementara itu, bagi perusahaan yang ingin mengoptimalkan proses penggajian tanpa harus mengelola seluruh proses secara internal, Pro-Int Payroll Outsourcing hadir dengan dukungan tenaga profesional yang berpengalaman.

Hubungi tim Pro-Int dan temukan solusi pengelolaan payroll yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda!

#YakinDenganProInt

Mulai Transformasi Bisnis Anda

#YakinDenganProint
Partner Tepat untuk Bisnis Anda

Dipercaya oleh perusahaan-perusahaan terdepan di Indonesia